Kenapa Gibran Bisa Jadi Cawapres dalam Dinamika Politik 2024

Fenomena munculnya nama Gibran Rakabuming Raka di panggung pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 menjadi diskursus publik yang paling hangat di Indonesia. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengenai kenapa Gibran bisa jadi cawapres meskipun usianya secara formal belum mencapai batas minimum yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Pencalonan ini tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga mengubah peta koalisi secara drastis dalam waktu yang sangat singkat.

Secara garis besar, alasan utama di balik pencalonan ini mencakup dua dimensi besar, yakni dimensi legal-formal melalui putusan pengadilan dan dimensi strategis-politik. Gibran, yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Solo, dianggap sebagai representasi generasi muda sekaligus simbol keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo. Melalui artikel ini, kita akan membedah secara mendalam faktor-faktor kunci yang memungkinkan langkah politik ini terjadi secara sah di bawah payung hukum Indonesia.

Landasan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Faktor teknis paling mendasar yang menjawab pertanyaan kenapa Gibran bisa jadi cawapres adalah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sebelum putusan ini diketuk, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Gibran, yang lahir pada tahun 1987, secara otomatis terganjal oleh aturan tersebut karena usianya belum mencapai angka tersebut saat pendaftaran.

Namun, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan oleh seorang mahasiswa. Putusan tersebut menambahkan norma baru dalam syarat usia tersebut, yaitu seseorang yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (elected officials), termasuk jabatan kepala daerah. Dengan status Gibran sebagai Wali Kota Solo yang terpilih melalui Pilkada, pintu legalitas baginya untuk maju ke kancah nasional pun terbuka lebar.

Kronologi Perubahan Aturan Syarat Usia Cawapres

Untuk memahami alur kepastian hukum ini, berikut adalah tabel ringkasan mengenai perubahan aturan yang memungkinkan pencalonan tersebut:

Meskipun putusan ini memicu perdebatan sengit mengenai etika dan konflik kepentingan di tubuh Mahkamah Konstitusi, secara administratif Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menindaklanjuti putusan tersebut. Inilah yang menjadi "karpet merah" hukum bagi Gibran Rakabuming Raka untuk mendampingi Prabowo Subianto.

Strategi Politik Koalisi Indonesia Maju

Selain faktor hukum, alasan kenapa Gibran bisa jadi cawapres juga sangat kental dengan kalkulasi politik elektoral. Prabowo Subianto dan partai-partai di bawah Koalisi Indonesia Maju (KIM) melihat Gibran sebagai aset strategis untuk memenangkan suara di wilayah-wilayah kunci, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kedua wilayah ini dikenal sebagai basis massa yang kuat bagi pendukung Presiden Jokowi.

"Politik adalah seni mengenai kemungkinan, dan kehadiran Gibran dalam surat suara adalah upaya untuk mengonsolidasikan kekuatan pendukung Jokowi guna memastikan keberlanjutan visi besar pemerintah saat ini."

Kehadiran Gibran diharapkan mampu memberikan efek ekor jas (coat-tail effect) dari kepopuleran ayahnya, Joko Widodo, yang memiliki tingkat kepuasan publik (approval rating) yang sangat tinggi di akhir masa jabatannya. Strategi ini dianggap efektif untuk menarik pemilih yang masih bimbang (undecided voters) yang menginginkan stabilitas dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur serta program sosial pemerintah pusat.

Representasi Generasi Muda dan Pemilih Milenial

Dinamika demografis Indonesia pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa mayoritas pemilih berasal dari kalangan Milenial dan Gen Z. Secara statistik, lebih dari 50% pemilih berada di rentang usia muda. Hal ini menjadi alasan sosiologis kenapa Gibran bisa jadi cawapres yang sangat diperhitungkan. Gibran diposisikan sebagai figur yang mampu berkomunikasi dengan bahasa anak muda, memahami tren digital, dan merepresentasikan aspirasi generasi baru.

• Gaya Komunikasi: Gibran dikenal dengan gaya bicaranya yang singkat, padat, dan sering menggunakan media sosial secara aktif.
• Inovasi Daerah: Keberhasilannya merevitalisasi Solo menjadi kota kreatif memberikan bukti kerja nyata bagi pemilih muda.
• Simbolisme: Keberaniannya maju di usia muda menjadi narasi inspiratif bagi sebagian kalangan yang menginginkan regenerasi kepemimpinan nasional.

Kontroversi dan Kritik Etika Politik

Tentu saja, perjalanan Gibran menuju kursi cawapres tidak lepas dari kritik tajam. Banyak pihak yang menilai bahwa proses di Mahkamah Konstitusi berjalan secara tidak wajar, mengingat Ketua MK saat itu, Anwar Usman, adalah paman dari Gibran. Isu mengenai politik dinasti menjadi sorotan utama dari para akademisi, aktivis, dan lawan politik.

Kritik tersebut berfokus pada kekhawatiran akan mundurnya kualitas demokrasi di Indonesia jika kekuasaan terkonsentrasi pada satu keluarga. Namun, dari sudut pandang pendukungnya, pencalonan Gibran adalah hak konstitusional yang sah selama rakyat yang memilih di bilik suara nanti. Perdebatan ini justru semakin meningkatkan popularitas dan eksposur Gibran di tengah masyarakat, baik secara positif maupun negatif.

Dampak Terhadap Peta Koalisi

Keputusan Gibran untuk maju sebagai cawapres Prabowo juga mengakibatkan keretakan hubungan antara keluarga Jokowi dengan PDI Perjuangan. Sebagai kader yang dibesarkan oleh PDIP, langkah Gibran dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap keputusan partai yang telah mengusung pasangan calon lain. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran loyalitas di tingkat akar rumput, di mana pendukung Jokowi yang juga simpatisan PDIP harus memilih antara partai atau sang presiden.

Kesimpulan

Menjawab pertanyaan mengenai kenapa Gibran bisa jadi cawapres memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap dua aspek utama: hukum dan politik. Secara hukum, Putusan MK Nomor 90/2023 adalah pintu masuk yang melegalkan posisinya sebagai kontestan meskipun belum berusia 40 tahun. Secara politik, ia adalah kartu truf bagi koalisi Prabowo untuk menjamin dukungan dari basis massa loyalis Jokowi serta menggaet suara pemilih muda yang dominan di Indonesia.

Meskipun diwarnai dengan berbagai catatan kritis mengenai etika dan demokrasi, pencalonan Gibran Rakabuming Raka tetap merupakan peristiwa bersejarah dalam perjalanan politik Indonesia. Pada akhirnya, kedaulatan berada di tangan rakyat untuk menentukan apakah kombinasi senioritas Prabowo dan semangat muda Gibran adalah solusi yang tepat untuk membawa Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.